Ambon, BM – Dalam rangka memfasilitasi para petani untuk mendapatkan fasilitas Kredit dari Perbankan, Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku membentuk Fasilitator Keuangan Mitra Tani (FKMT) di dua wilayah, yakni di Kabupaten Buru dan Maluku Tengah (Malteng).
“Dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku, FKMT baru dibentuk di Buru dan Malteng. Tim ini akan di SK-kan oleh Bupati setempat, dimana tugasnya sebagai lembaga intermediasi antara petani dengan perbankan,” demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Provinsi Maluku, Ilham Tauda, Jumat (28/10/2022) di Ambon.
Dijelaskannya, pembentukan FKMT di
Kabupaten Buru dan Malteng, dikarenakan dua wilayah ini merupakan sentra pengembangan pertanian padi sawah, dalam mendukung swasembada beras di Provinsi Maluku.
Tauda mengatakan, tim yang dibentuk tersebut, didalamnya terdiri dari penyuluh, Petugas Pengenali Organisme Tumbuhan (PPOT), pengawas benih tanaman, termasuk petugas lapangan, mantri hewan, dan petugas veteriner.
“Mereka ini bertugas tidak hanya semata-mata untuk mengedukasi petani atau peternak dari sisi pengembangan, budidaya, dan pengolahan tanaman padi atau peternakan saja, melainkan harus memiliki skill tentang literasi keuangan,” ujarnya.
Untuk mendukung tugas FKMT, Tauda mengatakan, Distan Provinsi Maluku juga menggandeng pihak perbankan, seperti Bank Indonesia (BI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), termasuk juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan Asuransi, untuk melatih para penyuluh tentang literasi keuangan.
Pembentukan FKMT, kata Tauda, juga mendapat apresiasi positif dari pihak perbankan, terutama Bank BRI, dikarenakan inovasi tersebut sejalan dengan program bank milik pemerinta, yakni mantri bank atau mantri desa yang tugasnya mencari debitur khususnya petani dan peternak yang bersedia memanfaatkan fasilitas kredit untuk pengembangan usahanya.
“Dengan adanya FKMT ini, maka akan berdampak pada percepatan akselerasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku yang tergolong masih rendah,” ujarnya.
Tauda mengatakan, penyerapan KUR hingga September 2022, baru mencapai 16 persen atau Rp.148 miliar dari yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp.900 miliar.
Menurut Tauda, salah satu faktor penyebab lambatnya penyerapan KUR, dikarenakan tingkat kepercayaan bank terhadap pengembangan sektor pertanian, masih sangat kecil dan berpotensi merugi karena pengembalian macet.
Oleh karena itu, Tauda mengatakan, Distan Maluku telah menandatangani kesepakatan bersama dengan beberapa pihak di Malteng, seperti Penjabat Bupati, OJK, BI, BNI, BRI dan PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) sebagai salah satu perusahaan penjamin.
“Dinas Pertanian bertanggung jawab terhadap pembinaan petani. Sementara bank tugasnya membantu untuk mempercepat penyaluran kredit, sedangkan OJK dan BI berugas membantu dari sisi regulasi maupun pengawasan,” ujarnya.
Tauda berharap, dengan adanya kolaborasi ini, maka pihak perbankan sudah tidak ragu lagi untuk menyalurkan kredit sektor pertanian. (BM-03)
Komentar