Langgur, BM – Berdasarkan 5 arahan Presiden Joko Widodo, maka Gubernur Maluku, Murad Ismail telah menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dan Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku untuk menjaga stabilitas inflasi jelang perayaaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berdasarkan arahan tersebut, maka TPID dan TGPP Provinsi Maluku, Jumat (10/11/2023) menggelar High Level Meeting (Meeting) di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), yang diikuti Penjabat Bupati Malra, Jasmono, Penjabat Sekda Malra dan Kota Tual, TPID Provinsi Maluku maupun Malra dan Kota Tual, serta stekholder di kedua daerah tersebut.
Pada HLM tersebut, Hadi Basalamah yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TPID Provinsi Maluku mengatakan, ada 5 instruksi dari Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam rangka pengendalian inflasi, yakni Pertama, melaksanakan Strategi 4K yakni Menjaga dan memastikan ketersedian pasokan Bahan Kebutuhan Pokok, Keterjangkuan Harga Kelancaran distribusi dan Komunikasi yg efektif.
Kedua, Sinergitas antar OPD terkait Dinas Perikanan dengan stok ikan, Dinas Perhubungan dan PU memastikan Kelancaran Distribusi, Dinas Perindag dan Ketahanan pangan serta Bulog memastikan Ketersediaan stok kebutuhan pokok minimal Sampai enam bulan, kemudian Dinas Enegeri dan sumber daya Mineral memastikan Ketersediaan stok BBM.
Ketiga, Setiap OPD menciptakan 1 (satu) Inovasi yang di harapkan Menekan pertumbuhan inflasi Yang berdampak pada capaian Inflasi yang terkendali.
Keempat, Maksimalkan KAD (Kerjasama Antar Daerah) yang sudah dilakukan atau Kerjasama dengan BUMN, BUMD yang ada dalam rangkaStrategi 4 K terutama untuk memenuhi Kebutuhan masyarakat.
Kelima, Proaktif melakukan pemantauan harga dan stok di Pasar pasar tradisional. Ritel modern dan Gudang distribusi Untuk memastikan stok pangan up to date.
“Jika dilihat dari Oktober 2022 – Oktober 2023 (tahun ke tahun), maka inflasinya sebesar 3,62 persen, sedangkan untuk inflasi bulanan sebesar 0,30 persen, sementara inflasi berdasarkan tahun kalender sebesar 1,88 persen,” kata Hadi Basalamah saat memimpin HLM tersebut.
Ia memaparkan, berdasarkan data yang dimiliki, angka indeks harga konsumen (IHK) Kota Tual sebesar 116,61 dan Kota Ambon sebesar 118,94, dimana jika dilihat inflasi dari Oktober 2023 ke Oktober 2022, maka inflasi Kota Ambon sebesar 3,56 persen dan Kota Tual sebesar 4,55 persen.
Sedangkan untuk komoditas yang menyebabkan inflasi pada Kota Ambon bulan Oktober 2023 ke Oktober 2022 (tahun ke tahun), lanjut Basalamah, yakni dari sektor beras, rokok kretek filter, rokok putih, tempe dan bahan bakar rumah tangga.
“Sementara untuk inflasi Kota Tual dari Oktober 2023 ke Oktober 2022 (tahun ke tahun), sektor penyumbang inflasi terdiri dari beras, tarif angkutan udaha, ikan layang / mumar, rokok kretek filter, dan bahan bakar rumah tangga,” bebernya.
Tak hanya itu, Hadi Basalamah juga berkata, permasalahan pengendalian inflasi Provinsi Maluku tahun 2023, masih terkendala beberapa faktor seperti daya beli masih lemah, aktivitas produksi masih terbatas, lonjakan permintaan yang dapat memicu kenaikan harga dan berdampak pada terjadinya inflasi, serta terbukanya potensi spekulasi disertai dengan adanya kelangkaan yang memicu tindakan penyimpangan pasar.
“Untuk menangani dan mengendalikan inflasi, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil, yakni mengevaluasi perkembangan stok dan harga, memastikan stabilitas dan kelancaran distribusi, meningkatkan koordinasi, penguatan peran stekholder terkait, membangkitkan kepedulian dan outcome yang diharapkan,” tandasnya.
Hadi Basalamah berkata, berdasarkan arahan Gubernur Muras Ismail tentang Depskirpsi peran dan inovasi inflasi Maluku tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Malra dan Pemerintah Kota Tual beserta TPID setempat dan stekholder terkait, harus melakukan 4 langkah strategis, seperti ketersediaan pasokan, pengendalian stok dan harga, kelancaran distribusi dalam hal konektivitas dan aksebilitas, serta Program Peduli HBKN, Bencana Alam dan Non Alam.
Hadi Basalamah berkata, Bulog, Pertamina, Produsen, Distributor, KAD dan Pedagang, dapat menjamin ketersediaan pasokan dalam jumlah yang cukup dan teralokasi secara merata.
Sedangkan untuk pengendalian stok dan harga, lanjutnya, maka Dinas Pertanian, Perikanan, Disperindag, Ketahan Pangan, TPID setempat harus memantau proses produksi, kontrol stok dan kualitas, serta dapat mengendalikan harga.
Sementara untuk kelancaran distribusi dalam hal ini konektivitas dan aksesibilitas, Hadi Basalamah mengatakan, peran penting harus dilakukan TNI/ POLRI, Satgas Pangan, KPPU, Dinas perhubungan, Pelindo, Bandara, Organda, Dinas PUPR, PLN Maluku, untuk menjamin keamanan dan kelancaran distribusi.
“Dan untuk Program Peduli HBKN, Bencana Alam dan Non Alam, BUMN, BUMD, Perbankan, Swasta Peduli, OJK, Bank Indonesia Maluku, dapat menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing untuk meringankan beban masyarakat,” pungkas. (BM-01)
Komentar