Ambon, BM – Pasca gempa bumi berkekuatan 7,9 SR yang terjadi di perairan laut Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertolak menuju KKT dari Bandara Internasional Pattimura Ambon, Kamis pagi, (12/1/2023), untuk meninjau lokasi bencana.
Sebelum bertolak ke KKT, BNPB bersama Forkopimda Maluku mengadakan rapat koordinasi penanganan bencana pasca gempa, yang berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon.
Rapat yang dipandu Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto itu, dihadiri Deputi Geofisika BMKG Dr. Suko Prayitno Adi, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI. Said Latuconsina, Kabinda Maluku Brigjen. TNI. Anton Irianto Popang, Kabakamla Haris Joko Nugroho, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Pj. Bupati KKT Danny Indey, Inspektur Kabupaten MBD dan lainnya.
Menyikapi kondisi kedaruratan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno saat menghadir Rakor mengatakan, Pemprov Maluku melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar dan MBD.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan OPD / instansi / lembaga teknis terkait kebencanaan termasuk TNI/Polri, dalam mensinergikan peran bersama untuk menangani permasalahan kedaruratan setelah gempa bumi terjadi, secara berjenjang di kabupaten terdampak maupun di tingkat provinsi.
“Kami telah menetapkan status tanggap darurat untuk memudahkan upaya penanganan darurat secara cepat, tepat dan efisien,” kata Wagub.
Wagub juga melaporkan, Pemprov Maluku pada tanggal 10 januari 2023 telah melakukan pengerahan bantuan logistik ke KKT dan MBD berupa beras, peralatan evakuasi, perlengkapan keluarga, peralatan sandang dan obat-obatan, dimana bantuan untuk masyarakat yang terdampak gempa bumi di KKT telah diberangkatkan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72 dan tiba hari ini. Sedangkan bantuan untuk masyarakat terdampak di MBD akan tiba pada tanggal 15 Januari 2023.
“Di sisi lain, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku antara lain membentuk tim pendamping untuk melakukan pendampingan secara langsung bagi pemerintah KKT dan MBD, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian / lembaga dan pemerintah kabupaten/kota, juga bersinergi dengan unsur TNI/ Polri dalam masa tangkap darurat,” ujar Wagub.
Atas nama pemerintah daerah, mantan Bupati MBD itu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari BNPB dalam penanganan gempa bumi Maluku, juga atas bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang tersalurkan maupun bantuan logistik dari BNPB.
Ia berharap, kerjasama antara BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten kota, selalu solid dalam penanganan bencana.
“Kami juga menyampaikan terima kasih BMKG beserta jajaran. Saat ini kami mengharapkan bantuan dari BMKG untuk kolaborasi ke depan dalam penambahan sensor seismograf maupun sinergitas dalam upaya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami,” tutup Wagub.
Di tempat yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto menerangkan, kedatangannya bersama jajaran ke Maluku atas perintah Presiden Joko Widodo untuk memberikan bantuan logistik, karena KKT dan MBD telah menetapkan status tanggap darurat.
“Sehingga kami datang memberikan bantuan tanggap darurat berupa logistik yang harus bisa bermanfaat kepada masyarakat terdampak, dengan pendekatan seluruh masyarakat terdampak gempa bisa terjamin logistik dasarnya,” terang Suharyanto.
Ia yakinkan, rumah warga dan infrastruktur yang rusak di KKT dan MBD akan diperbaiki oleh pemerintah.
“Kami menuju Saumlaki. Disana ada 33 rumah rusak berat. Kemudian yang rusak, ringan dan sedang ratusan rumah. Infrastruktur seperti kantor Bupati, sekolah, ada juga Gereja, semua akan diperbaiki,” tutup Suharyanto.
Sebagai informasi, Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pemerintah provinsi Maluku sebesar Rp. 500 juta, dan Rp. 250 untuk KKT dan MBD, bantuan kebutuhan dasar untuk pemerintah provinsi Maluku senilai Rp. 150 juta, dan Rp. 250 juta bantuan kebutuhan dasar kepada KKT dan MBD.
Sedangkan bantuan logistik untuk pemerintah provinsi Maluku, KKT dan MBD berupa selimut, matras dan tenda keluarga. (BM-03)
Komentar