Ambon, BM – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun (BGW) mengatakan, terkait persoalan bentrok yang terjadi di Kota Tual beberapa waktu lalu, semuanya itu tentu memiliki resiko.
Oleh karena itu, selaku wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru ini meminta, agar semua pihak yang menggunakan media sosial, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, termasuk informasi yang bersifat provokasi.
“Dalam dunia digital, setiap informasi orang tidur dan bangun saja sudah bisa akses. Yang terpenting adalah kita cakap dalam berdigital, cakap bermedsos dan dalam menggunakan media sosial itu dengan baik sehingga, tidak menyebarkan berita kebohongan dan lain-lain sebagainya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu kepada awak media, Senin (06/02/2023).
Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku itu juga meminta, agar menjelan bulan suci yang akan datang ini, semua masyarakat di Provinsi Maluku tetap waspada, dan tetap menjaga nilai toleransi antar sesama dengan baik.
BGW juga mengajak semua pihak untuk mengukuhkan rasa persaudaraan menjadi bagian terpenting. “Namun yang lebih adalah terkait dengan persoalan Kota Tual, saya berikan apresiasi yang patut dan setinggi-tingginya kepada ibu-ibu yang telah secara spontan mereka memberikan perhatian dengan gerakan spontanitas meminta penghentian konflik yang terjadi antara dua kelompok masyarakat yang pro dan kontra,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, ada dua persoalan penting yang bisa menjadi pemicu konflik di Kota Tual maupun Maluku Tenggara, yakni mengenai batas tanah dan perempuan.
“Karena orang Kei itu kalau masalah batas tanah maupun perempuan, bisa sampai meninggal dunia. Itu dua persoalan yang paling sensitif disana,” katanya.
Ia mencontohkan, di Kei itu, sasi atau hawer melambangkan perempuan. Jika orang merusak sasi atau hawer, maka itu artinya merusak harkat dan martabat perempuan, atau dengab kata lain menelanjangi perempuan disana.
“Misalkan terjadi masalah seperti itu, kemudian secara spontan seluruh perempuan bergerak, maka artinya perempuan mengambil alih seluruh konflik tersebut agar menjadi bagian utuh yang dapat mendinginkan suasana. Dan memang terbukti karena konflik jika dibandingkan antara perempuan kei dengan provokator, maka yang memenangkannya itu adalah perempuan Kei, karena mereka lebih hebat,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang telah menjadi jembatan emas antara rakyat dan pemerintah, antara rakyat dan DPRD termasuk juga semua pihak.
“Kita tentunya mendukung pers teristimewa pertemuan-pertemuan pers didaerah, sehingga indeks demokrasi kita dapat meningkat secara baik. Yang paling penting adalah pengelola pers termasuk wartawan juga harus mampu berkontribusi dan meningkatkan kapasitas dengan bimtek-bimtek yang terukur sehingga dalam penyelenggaraan tugas-tugas pers tersebut mampu untuk memberi gambaran yang jelas tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia sampaikan sebagai pesan kepada masyarakat bahkan menyalurkan aspirasi-aspirasi kepada masyarakat,” tutupnya. (BM-03)
Komentar