Ambon, BM – Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Buru, yang diselenggarakan di aula kantor Bupati Buru dan dibuka salah satu fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Maluku, M. Ridwan Rahman Marasabessy, telah selesai digelar Sabtu 18 Juni 2022 kemarin.
Rakerda II partai berlambang pohon beringin tersebut, tidak dihadiri Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy, melainkan diwakili oleh Asisten III Setda Buru, Arman Buton, serta dihadiri Sekretaris DPRD Buru, bersama empat camat dan empat kepada Desa di Kabupaten setempat.
Selain menghasilkan beberapa program strategis, seperti konsolidasi organisasi menyongsong Pemilu tahun 2024 mendatang, namun ada hal yang menarik dalam Rakerda tersebut, dimana Ketua DPD Golkar Kabupaten Buru, Muhammad Roem Soplestunny, yang juga menjabat Ketua DPRD setempat, mengeluarkan atensi tegas kepada Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy, agar jangan sampai becek dan ikut bermain dalam arus politik di Kabupaten Buru.
Diduga keras, pernyataan Ketua DPRD Buru, Muhammad Roem Soplestunny tersebut, disebabkan karena ruangan yang digunakan untuk Rakerda II DPD Golkar Kabupaten Buru tersebut, terlihat sepi dan tidak banyak yang menghadirinya, sebagaimana acara Golkar semasa kepemimpinan mantan Bupati Buru, Ramli Umasugi yang selalu di padati oleh Sekda, Pimpinan OPD Buru, ASN, para Camat dan para kepala desa bahkan sampai kepala dusun.
Menurut Peneliti Lembaga Pemerhati Sosial Politik (LPSP) Maluku, M. Ikbal Tehuayo, pernyataan yang bersifat tendensius, apalagi sampai menyatakan Penjabat Bupati Buru adalah penugasan negara lewat gubernur dan tidak di pilih rakyat, sehingga hanya sebagai pembina sosial politik saja, menggambarkan suasana batin Ketua Golkar Buru yang sedang paranoid, Amnesia atau lupa ingatan sehingga menepuk air kepercik wajah sendiri.
“Sebaiknya Golkar tidak perlu sejak dini su’uzdon terhadap kerja-kerja Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy, yang sedang berjibaku selama tiga minggu pasca di lantik secara marathon, dan bekerja keras karena rusaknya sistem pemerintahan di Kabupaten Buru, misalnya distorsi parah akan arah Pembangunan daerah, lemahnya sistem dan kendali juga SDM di lingkup Pimpinan OPD, serta lebih parahnya lagi kondisi defisit anggaran daerah peninggalan mantan Bupati Ramli Umasugi sebesar Rp.101 Milyar, hutang pihak ketiga yang mencapai puluhan milyar yang belum terbayarkan, termasuk kondisi kas daerah yang di tinggalkan nol atau kosong, birokrasi yang krisis etika dan lemah etos kerja, penggelapan aset daerah, termasuk sejumlah kendaraan mobil dinas Bupati, bahkan fasilitas Pandopo yang di tinggalkan kosong melompong, aset tanah daerah yang di duga di sewakan secara pribadi ke gerai retail Alfamidi, termasuk pengrusakan mental birokrasi mulai dari Pimpinan OPD, seluruh ASN, Para Camat, kepala – Kepala Desa, Kepala – Kepala sekolah dan Guru, Kepala Puskesmas, tenaga penyuluh pertanian dan masih banyak lagi yang selama ini di duga di paksa dan di ancam untuk selalu bekerja untuk memenangkan Golkar Buru pada Pilkada, termasuk mendapatkan 8 kursi di DPRD Buru,” demikian dibeberkan M. Ikbal Tehuayo, kepada BUMIMALUKU.COM, Minggu (19/06/2022).
Selain itu, dirinya juga merasa heran dengan cara komunikasi mantan Bupati Buru Ramli Umasugi, yang menggunakan WhatsApp (WA) Grup Pimpinan OPD Kabupaten setempat, dimana setiap hari alur komunikasinya sama seperti alur komunikasi WA Grup DPD Partai Golkar, yang mana hampir setiap hari komunikasinya terkait dengan dukungan untuk Pilkada nantinya.
“Coba bayangkan WA Group Pimpinan OPD Buru di masa kepemimpinan Bupati Ramli Umasugi, setiap hari alur komunikasinya seperti WA Group DPD Golkar aja, dimana hampir setiap hari komunikasinya berkaitan dengan dukungan terkait Pilkada. Ini yang namanya membuat tatanan pemerintahan menjadi rusak parah, dimana kerusakan sistem dan pemerintahan ini semua adalah kerjaan mantan Bupati Buru, Ramli Umasugi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Maluku, yang adalah paman dari Ketua DPD Golkar Buru Muhammad Roem Soplastunny,” tandasnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap, janganlah menekan Penjabat Bupati Buru. Sebab beliau sedang bekerja keras untuk menata, membenahi dan memperbaiki segala tatanan pemerintahan, dengan cara membersihkan “sampah” yang ditinggalkan mantan Bupati Ramli Umasugi.
“Ini namanya Golkar Buru amnesia, lupa ingatan kalau pemerintahan sebelumnya menimbulkan penyakit stadium 4, dengan sampai yang sulit diurai dalam pemerintahan dan paranoid atau post power syndrome, karena realitas akses kekuasaan terputus, sehingga ketakutan resiko politik. Ingat, Penjabat Bupati Buru baru tiga minggu menjabat, dimana beliau sedang focus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Harunya kita dukung, bukan malah mulai digiring ke opini politik yang sesat,” tandasnya.
Sebab menurutnya, jangan samakan dulu dengan yang sekarang, dimana dimana jika dulu saat Ramli Umasugi memimpin Buru, para pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Kepala Dusun diwajibkan hadir pada setiap acara Golkar, lantas harus disamakan dengan yang saat ini dipimpin Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy.
“Sebab kalau sekarang acaranya sepi, itu karena semua ASN lagi sibuk bekerja. Jangan karena sekarang acara Golkar itu sepi, lantas warnningnya di arahkan ke Penjabat Bupati sekarang. Kita bisa tanya selama ini Ketua DPRD Buru, Muhammad Roem Soplastunny, pernah tidak menyampaikan profesional atensi kepada saudara mantan Bupati Buru Ramli Umasugi, terkait carut marut Pemerintahan Buru dan penggunaan mesin Birokrasi untuk kepentingan politik Golkar selama ini? Kan tidak. Selama ini hanya diam dan ikut menikmati hasil kerja politik yang merusak pemerintahan itu,” tambahnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar Golkar harusnya sadar diri, sebab partai Golkarlah yang menanam dan membangun paradigma politik yang berujung pada merusak tatanan birokrasi di Buru.
“Jadi Golkar harus tahu diri, karena ini sama saja dengan yang namanya rumus tabur tuai,” tandasnya.
Ia menegaskan, coba disimak baik-baik, sejak Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy masuk dan bekerja, iklim kerja dan pshycologis ASN lingkup Pemkab Buru semua merasa nyaman, aman, tenang dengan ekspresi ceria tanpa tekanan selama puluhan tahun membelenggu mereka.
“Kami yakin Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy adalah sosok yang profesional, memiliki pengalaman kerja pemerintahan, punya kompetensi, dedikasi dan niatnya tulus dan ikhlas mengabdi untuk tanah Bupolo sebagai ladang amalnya. Daya kritis tetap di jaga tapi objektif, dan untuk kerja yang positif Parpol termasuk Golkar dan DPRD harusnya mendukung dong, karena mereka mendapat mandat publik untuk urusan kebaikan Publik,” ujarnya. (KRI).
Komentar