Ambon, BM – Dalam rangka memastikan pelaksanaan strategi Ketersediaan barang kebutuhan pokok, Keterjangkauan harga kebutuhan pokok, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif (4K), sebagai upaya pengendalian inflasi diderah ini, sebagaimana arahan Gubernur Maluku, Murad Ismail, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar pengendalian inflasi, Jumat (24/06/2022).
Rapat yang dipimpin Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, berlangsung di ruang rapat lantai 2, Kantor Gubernur Maluku, dan dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara, PT. Pelindo IV Cabang Ambon, para distributor Minyak Goreng, Beras dan Telur.
Sementara dari OPD lingkup Provinsi Maluku yang hadir antara lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Menurut Hadi, banyak dari rapat ini, banyak sekali kritik maupun saran yang diberikan, untuk nantinya dilakukan, agar pengendalian inflasi dapat berjalan sesuai harapan.
Dirinya mengatakan, dari rapat ini telah disepakati bersama mengenai upaya atau Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk keterjangkauan harga bahan pokok di tingkat konsumen, terutama pada pasar-pasar tradisional, dimana tidak melebihi harga yang ditentukan pemerintah.
“Selain keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan atau akses supply yang berkaitan dengan komunitas pertanian khususnya beras, cabe, dan seterusnya, akan disampaikan pada tim inflasi guna melakukan penanganan atau early morning sistem berkaitan dengan kebutuhan konsumsi stok yang memang harus diketahui oleh pemerintah,” ujar Hadi.
Tidak hanya itu, Hadi juga mengatakan, kelancaran distribusi merupakan factor pendukung untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di Maluku. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, terutama PT. Pelindo, agar proses bongkar muat, biaya hengling, akan memprioritaskan proses bongkar muat kebutuhan pokok dan barang-barang penting lainnya di Provinsi Maluku.
“Untuk itu tadi saya minta Biro Ekonomi dan Investasi untuk menyampaikan surat kepada PT. Pelindo, agar dapat menjadi pegangan PT. Pelindo dalam hal mendorong dan memfasilitasi yang berkaitan degan akses transportasi utama ke daerah-daerah atau Kabupaten/Kota yang jauh untuk dijangkau,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Hadi, kelancaran atau komunikasi efektif yang dibangun hari ini adalah bentuk komitmen dan kesepakatan bersama untuk menyusun tim kecil yang tugasnya akan melakukan yang namanya early morning system, serta merancang secara up to date yang berkaitan dengan manajemen stok atau buffer stock.
“Khusus yang berkaitan dengan buffer stock, penyusunan neraca pangan di Provinsi Maluku seperti yang kita sepakati Bersama, dalam waktu dekat akan kita undang seluruh kabupaten/kota untuk menyusun neraca pangan berdasarkan produksi pengadaan konsumsi, sampai pada stok akhir yang menjadi pegangan kita untuk mengendalikan atau pengendalian harga bahan kebutuhan pokok di Provinsi Maluku,” bebernya.
Lebih jauh dikatakannya, informasi harga bahan pokok, dapat kita berikan atau laporkan ke Bapak Gubernur Maluku, Kementerian terkait di Jakarta, dimana saran dari BPS Maluku yang telah disepakati Bersama, untuk mengguakan satu harga, satu data, khususnya data di tingkat pasar.
“Apakah itu dari Dinas Perindustiran dan Perdagangan (Perindag) atau Dinas Ketahanan Pangan dan lain-lain, agar harga di tingkat petani dan seluruh yang berkaitan dengan produksi, akan disampaikan kepada kita, untuk segera dalam Minggu ini kita akan menyusun Grand desain besar yang berkaitan dengan tata kelola produksi, distribusi sampai kepada harga,” ucapnya.
Hadi juga mengatakan, seluruh masukan dan saran yang sangat konstruktif dari distributor, untuk mencermati secara akurat, sehingga memudahkan mereka sebagai pelaku atau mitra pemerintah menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Provinsi Maluku.
“Untuk itu teman-teman dari distributor menyarankan kepada kita, bahwa mereka akan ikut bersama-sama dalam menyusun beberapa kebutuhan bahan pokok, berapa pengadaannya, berapa komsumsinya, sampai kepada stok akhir yang dimiliki, dimana tempatnya, sehingga memudahkan kita berkomunikasi secara efektif,” pungkasnya.
Hadi menjelaskan, berkaitan dengan infrastruktur dan aksesibilitas dalam membuka akses produksi dan distribusi, dinas PUPR akan mendukung secara totalitas, yakni membuka peta jalan yang berkaitan dengan rencana pengembangan komunitas aksesibilitas suplai air dan seterusnya, agar produksi yang disuplai dari Maluku, tingkat kecukupannya akan memenuhi kulifiakasi.
Bulog, kata Hadi, sebagai partner pemerintah di Maluku, menyatakan akan tetap menjaga stabilitas utamanya pangan pokok beras, gula, terigu dan minyak goreng, khususnya 5 komoditas utama yang nantinya akan Bersama-sama Pemprov Maluku, dalam hal ini Disperindag, Biro Ekonomi dan Investasi, Bank Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan yang namanya operasi pasar.
“Tujuan operasi pasar adalah guna menstabilisasikan harga di tingkat konsumen. Kita meminta kepada Bulog untuk tidak dilakukan di Ambon dan Tual, tetapi melebar kepada 9 Kabupaten dan 2 kota di Maluku, secara merata sehingga keterjangkauan dan kestabilan harga yang ada di kabupaten kota itu seragam dan bisa kita kendalikan secara bersama-sama,” tandasnya.
Hadi membeberakan, rapat yang digelar ini juga untuk mengidentifikasi pasar-pasar tradisional yang ada di provinsi Maluku, untuk dijadikan pasar pemantauan atau referensi pasar yang mempresentasi kekuatan kita di Provinsi Maluku.
“Tadi menyarankan pasar mardika dan mungkin ada satu lagi pasar di Tual, yang nantinya dibuat PUPR atau Perindag, sebagai pasar atau pusat pengendali, dimana pasar yang dimaksud adalah pasar berstandar Nasional Indonesia (SNI),” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Firma Bandil yang adalah distributor bahan pokok, Henky Sahulata, usai rapat tersebut menyatakan bangga dengan arah dan tujuan yang dibahas.
“Ini baru satu kali saya mengikuti rapat pengendalian inflasi, dimana ini betul-betul terarah dan tertib,” kata Henky kepada BUMIMALUKU.COM, usai mengikuti rapat yang berlangsung siang hari.
Hal ini, kata Henky, dikarenakan pihaknya juga ingin mendapatkan hasil yang baik dari rapat sepeti ini. “Sebab pengalaman yang terjadi, data-data yang disampaikan itu selalu berbeda-beda dari Kabupaten Kota,” ucapnya.
“Kita memerlukan data yang terintegrasi, kerjasama yang baik di antara semua stakeholder, sehingga apa yang kita harapkan bisa membuat hasil yang lebih baik dan betul-betul kita mendapatkan data inovasi yang akurat,” tutupnya. (KRI)
Komentar