Ambon, BM – Beberapa waktu lalu, bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku lewat Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku telah menyalurkan bantuan kepada dua Kabupaten tersebut.
Kepada wartawan, Selasa (24/01/2023), Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias memberikan komentarnya, seputar bantuan Pemprov melalui BPBD Maluku kepada dua Kabupaten terkena gempa.
“Pemprov melalui BPBD Maluku telah menyalurkan bantuan ke dua Kabupaten yang terkena dampak gempa bumi. Kami dapat informasi itu dari kepala BPBD Maluku Ismail Usemahu, saat kami berkoordinasi waktu gempa bumi terjadi agar segera disalurkan bantuan dan lewat koordinasi yang dibangun oleh Kepala BPBD mendapat perintah dari Gubernur Maluku, Drs Murad Ismail sehingga bantuan sudah disalurkan,” ungkap politisi asal Partaj Golkar itu.
Anos yang digadang-gadang akan bertarung pada Pilkada MBD tahun 2024 mendatang mengatakan, meskipun bantuan yang diberikan Pemprov Maluku masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat, tetapu paling tidak lewat bantuan itu turut membantu.
Bantuan yang disalurkan tersebut diantaranya 2 ton beras, dan paket bantuan lain, namun sampai dengan hari ini pihaknya belum mendapat laporan bay name bay addres.
“Untuk itu nanti kita minta laporan dari Kepala BPBD Provinsi Maluku sehingga kita bisa mengetahui masyarakat yang terdampak gempa bumi apakah semua sudah mendapatkan bantuan atau belum,” ujarnya.
Menurutnya, sampai saat ini Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang bermitra langsung dengan BPBD belum mendapat laporan apakah nanti Komisi akan mengagendakan untuk mendengar penjelasan dari BPBD, sebabnya Komisi III berencana akan on the spot ke KKT dan MBD.
“Batas Tanggap darurat gempa bumi yang melanda MBD dan KKT adalah tanggal 25 Januari 2023, untuk itu kami sebagai wakil rakyat berharap bila ada warga masyarakat terdampak gempa belum mendapat bantuan, melalui camat setempat atau melalui BPBD Kabupaten agar segera melaporkan diri sehingga nantinya seluruh masyarakat yang terkena gempa bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, ” pintanya.
Terkait dengan kerusakan akibat gempa tambah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku itu, belum melakukan rapat kerja dengan BPBD Maluku, sehingga belum mendapat gambaran apakah yang rusak ringan berapa, berat berapa dan seterusnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Indonesia dan Maluku rawan gempa, olehnya itu Pemerintah Daerah mulai dari Kabupaten, Provinsi sampai dengan nasional mulai
merencanakan anggaran tanggap darurat dan juga recovery atau rehabilitasi terhadap persoalan gempa yang terjadi.
“Jujur saja banyak masyarakat kecewa ketika terjadi gempa rumahnya rusak tapi bantuan untuk penanganan tidak jalan, contohnya gempa yang melanda kota Ambon dan Maluku Tengah sampai kini mereka yang terkena dampak belum juga dapat bantuan,” pungkasnya. (BM-04)
Komentar