Ambon, BM – Sejumlah pengemudi angkutan umum konvensional yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Kota (Angkot) mengeluhkan pendapatan mereka berkurang setelah menjamurnya angkutan online berbasis aplikasi, di kota Ambon.
Keluhan tersebut disampaikan secara resmi kepada Komisi III DPRD Maluku dalam audience yang digelar, Rabu (18/01/2023) di Ambon.
“Para sopir yang tergabung dalam Asosiasi Angkot meminta Pemerintah Daerah bersama pihak terkait menentukan satu harga bagi pengguna transportasi umum maupun online,” demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tetthol Tuanakotta, kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon.
Ia mengatakan, keluhan para asosiasi Angkot, yakni mengenai ojek online Maxim dan Gojek, yang mematok harga di bawah standar yang terlampau murah, Sehingga imbasnya angkutan umum menjadi sepi peminat.
Menurutnya, mereka menghawatirkan jangan sampai ini merupakan strategi marketing, dimana promosi harga rendah yang mendulang banyak pelanggan kemudian ada lonjakan harga yang signifikan.
“Untuk itu, harus diantisipasi dengan mendudukkan semua pihak yang berkompeten kemudian mengestimasi harga teratas dan terbawah angkutan umum baik online maupun konvensional untuk menyepakati satu harga,” jelas wakil raykat yang dikenal keras dalam memperjuangan aspirasi masyarakat.
Politis perempuan dari Partai Gerindra ini juga menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan rapat bersama Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Provinsi Maluku, untuk menyetarakan satu harga sehingga jangan sampai keberadaan Ojol mematikan usaha angkutan umum nantinya. (BM-04)
Komentar