Ambon, BM – Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Nita Sadali melantik Rina Huwae sebagai Penjabat Ketua TP PKK sekaligus Penjabat Pembina Posyandu Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), pada Rabu (04/12/2024).
Tak hanya itu, Isteri dari dari Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, juga membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Provinsi Maluku tahun 2024.
“Hari ini merupakan momen penting bagi kita semua, khususnya bagi gerakan PKK, dimana sebagai mitra stategis pemerintah dalam mendukung pembangunan masyarakat,” kata Nita Sadali.
Menurutnya, pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Penjabat Pembina Posyandu Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang dilaksanakan hari ini, bukan hanya seremonial belaka, melainkan menjadi tonggak awal bagi penjabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah besar dalam memajukan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
“Untuk itu diperlukan kolaborasi dan korelasi dalam berorganisasi,” ujarnya.
TP PKK, kata Nita, bergerak sangat masif sampai ke satuan yang paling kecil, yakni keluarga.
Oleh karena itu, Ia berharap, melalui program dan kegiatan yang inovatif, para pengurus TP PKK Provinsi Maluku diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat diberbagai bidang, dengan tujuan akhir untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, mandiri dan harmonis.
“Kita ketahui bersama Tim Penggerak PKK memiliki peran yang sangat strategis dalam memberdayakan keluarga melalui 10 program pokok pkk. Program–program tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Oleh karena itu saya berharap Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK yang baru dilantik agar dapat melanjutkan program – program yang telah berjalan dengan baik sekaligus melakukan inovasi – inovasi baru untuk keberhasilan TP PKK dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” pintanya.
Menurutnya, TP PKK dan Posyandu harus menjadi barisan terdepan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di desa, sebagaimana diketahui bersama bahwa posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar, dimana tidak hanya semata-maata memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, namun juga bisa bergerak melayani 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umur, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
Lebih jauh dikatakannya, TP PKK mempunyai 10 program, yang mana program-program tersebut merupakan program yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia.
Ia berkata, Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2025, yang bertujuan untuk membuat rencana strategis (renstra) PKK sebagai dasar dari program selanjutnya.
Selain itu, RAKORDA ini juga menjadi momentum penting dalam menyusun rencana induk dan strategis yang lebih terarah dan efektif demi mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Untuk itu, Tim Penggerak PKK harus memastikan seluruh program sejalan dengan program prioritas nasional dan mampu memberian manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat Indonesia,” harapnya.
Tak hanya itu, Ia juga mengatakan, RAKERDA ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja PKK setiap tahunnya berjalan dan penyusunan program atau kegiatan ditahun mendatang yang diselaraskan dengan program atau kegiatan pemerintah yang sejalan dengan program prioritas nasional pkk.
“Saya berharap, rapat koordinasi daerah ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja program pkk yang akan datang, dan saya minta para peserta RAKORDA bisa memanfaatkan momentum ini untuk saling bertukar informasi, pengalaman dan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi Tim Penggerak PKK di kabupaten/ kota guna mengembangkan gerakan PKK,” pungkasnya. (BM-01)
